PEMATANGSIANTAR (DATASATU.ID)– Jelang Pilkada Kota Pematangsiantar, Pemko Pematangsiantar semakin gencar melaksanakan kegiatan Sosialisasi. Diduga berkedok kegiatan Pemko Pematangsiantar untuk memperkenalkan dan mendekatkan Petahana ke masyarakat Kota Pematangsiantar khususnya ke kaum gen Z Dan Millenial.
Hal ini sebabkan masyarakat mulai merasa resah dan kecewa karena diduga Petahana telah memanfaatkan fasilitas dan anggaran negara yang diakomodir oleh anggaran dinas, dalam bentuk kegiatan.
Hal ini mencuat karena dugaan berbagai kalangan lapisan masyarakat atas keterlibatan para SKPD di kota Pematangsiantar didalam mendukung terjadinya kampanye terselubung berkedok kegiatan sosialisasi ataupun kunjungan.
Berdasarkan isu yang beredar di masyarakat jika kepala dinas diduga telah menyelipkan kegiatan kampanye Walikota selaku petahana didalam mata anggaran sosialisasi Pemerintah, sehingga setiap kunjungan tersebut akan memberikan target mempertahankan petahana dimasa pemilihan Kepala Daerah kedepannya.
Dugaan diperkuat dengan Salah satu kegiatan yang diduga menjadi alat kampanye terselubung, melalui program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas BPBD Kota Pematangsiantar, petahana dr. Susanti, disebut-sebut memanfaatkan kegiatan ini untuk meraih simpati dan dukungan tanpa memperhitungkan etika politik dan tanggung jawab kepada rakyat.
“Merebut Suara Sekolah Melalui Gadget”
Tidak berhenti di situ, ada laporan yang menyebutkan bahwa kepala dinas juga menciptakan mata anggaran yang berhubungan dengan pengadaan gadget di sekolah-sekolah tingkat tertentu. Dengan dalih memperbaiki kualitas pendidikan, namun diduga kuat ada agenda lain di baliknya—yaitu untuk mempengaruhi suara generasi muda dan tenaga pendidik. Ini menciptakan keresahan di kalangan guru dan orang tua yang merasa bahwa pendidikan telah diseret ke dalam permainan politik yang kotor.
“Masyarakat Merasa Dikhianati”
Rasa sedih dan kekecewaan mendalam mulai menghinggapi hati masyarakat Pematangsiantar. Mereka yang dikhianati oleh para pejabat yang seharusnya melayani dengan tulus, bukan memperalat anggaran negara untuk kepentingan kampanye pribadi. “Kami memberikan amanah kepada mereka untuk bekerja bagi kesejahteraan kami, bukan untuk kepentingan politik sempit,” keluh salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya.
“Harapan kepada Penegak Hukum”
Harapan besar kini tertuju kepada penegak hukum, khususnya aparat yang masih memegang teguh integritas, untuk segera turun tangan menyelidiki kasus ini secara mendalam. Apalagi, Kasat Reskrim yang bertugas di wilayah ini terkenal dengan ketegasan dan tindakan yang terukur. Diharapkan tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk para petahana dan kepala dinas yang terlibat dalam dugaan kampanye terselubung ini.
Bila benar terbukti, ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal bagaimana pemerintah memanipulasi kepercayaan rakyat demi mempertahankan kekuasaan. Masyarakat Pematangsiantar yang selama ini mendambakan perubahan dan keadilan, kini hanya bisa berharap agar keadilan itu benar-benar ditegakkan.
Dengan adanya dugaan tersebut, jelas bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya suara dalam pemilihan, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang seharusnya berdiri untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politiknya sendiri.
(RED)
Discussion about this post