Proyek Pembangunan Kantor Pangulu Nagori Sipoldas Diduga Sarat Penyimpangan, LSM Geram Banten Indonesia Minta Tindakan Tegas.

SIMALUNGUN (DATASATU.ID)- Proyek pembangunan Kantor Pangulu Nagori Sipoldas, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, yang menggunakan anggaran Rp 200 juta dari hasil bagi pajak dan retribusi daerah pemerintah kabupaten simalungun.diduga tidak sesuai dengan standar pengerjaan yang semestinya. Hal ini terungkap setelah tim media melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

**Apa yang Terjadi?**
Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek tersebut menunjukkan indikasi pengerjaan asal-asalan. Mulai dari pembelian material, jarak besi yang tidak sesuai standar, hingga pemasangan batu bata yang tampak kurang rapi. Dugaan penyimpangan ini menuai perhatian publik karena anggaran yang cukup besar dinilai tidak sebanding dengan hasil pengerjaan yang ada.

**Siapa yang Menyoroti?**
Ketua DPD Sumut LSM Geram Banten Indonesia, Ilham Syaputra, memberikan tanggapannya terkait temuan ini.

“Dalam waktu dekat, kami akan memeriksa langsung pembangunan kantor Pangulu Nagori Sipoldas serta 25 nagori lainnya yang menerima bantuan serupa dari hasil bagi pajak dan retribusi daerah. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami tidak akan segan-segan melaporkan ke pihak berwenang,” tegas Ilham.

**Di Mana Hal Ini Terjadi?**
Kasus dugaan penyimpangan ini terjadi di Nagori Sipoldas, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, yang merupakan salah satu dari 26 nagori penerima dana bantuan dari hasil bagi pajak dan retribusi daerah.

**Kapan Temuan Ini Muncul?**
Temuan ini terungkap pada Desember 2024, setelah tim media meninjau lokasi pembangunan dan melihat langsung kondisi proyek yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

**Mengapa Ini Penting?**
Dugaan penyimpangan dana pembangunan ini memicu keprihatinan karena menyangkut pengelolaan anggaran publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jika benar terjadi, hal ini tidak hanya merugikan keuangan daerah tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

**Bagaimana Tindak Lanjutnya?**
LSM Geram Banten Indonesia mendesak agar dinas terkait dan Bupati Simalungun turun langsung ke lokasi untuk memverifikasi temuan tersebut. “Kami berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana di proyek ini,” ujar Ilham.

Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menangani dugaan penyimpangan ini. Akankah keadilan ditegakkan, atau kasus ini hanya akan berlalu tanpa penyelesaian? Semua mata kini tertuju pada Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk bertindak sesuai harapan masyarakat.

Pangulu Nagori Sipoldas dan Team Pelaksana Kegiatan belum bisa di minta keterangan.

(Team)