SIMALUNGUN (DATASATU.ID)-Pengadaan pupuk senilai Rp 114.778.125 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2024 di Nagori Bandar Siantar menuai sorotan tajam. Ketua DPD Sumut LSM Geram Banten Indonesia, Ilham Syaputra, dengan tegas mempertanyakan transparansi dan keakuratan anggaran tersebut.
Menurut Ilham, pengadaan pupuk tersebut tidak tepat sasaran dan malah diserahkan kepada pihak ketiga dari luar kota. Hal ini dinilai tidak hanya mengabaikan kebutuhan petani setempat tetapi juga mencederai prinsip pemanfaatan Dana Desa yang seharusnya langsung dirasakan masyarakat desa setempat.
“Kami sudah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Pangulu Nagori Bandar Siantar,Namun hingga saat ini belum ada respons. Jika terus dibiarkan, nasib petani yang seharusnya terbantu malah semakin terpuruk,”.Ungkap Ilham dengan nada geram.
Ilham menegaskan,Pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera memeriksa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengadaan pupuk tersebut.
“Kami menduga ada kejanggalan serius dalam proses pengadaan ini. Jika terbukti terjadi penyimpangan,Maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap para petani yang seharusnya menjadi prioritas utama penggunaan anggaran desa,”.Tambahnya.
Sementara itu, Pangulu Nagori Bandar Siantar belum memberikan keterangan apapun terkait tuduhan ini. Upaya konfirmasi dari berbagai pihak juga tidak membuahkan hasil, membuat persoalan ini semakin menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.
Beberapa petani di Nagori Bandar Siantar mengaku tidak pernah mengetahui detail pengadaan pupuk tersebut.
“Kami hanya mendengar ada pengadaan pupuk, tapi sampai sekarang mana pupuknya? Kalau pun ada, kenapa harus beli dari pihak luar, padahal kebutuhan kami di sini lebih mendesak,”.Keluh seorang petani yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini membuat para petani kecewa. Mereka berharap Dana Desa digunakan untuk program yang benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa, bukan justru dihabiskan tanpa kejelasan.
LSM Geram Banten Indonesia menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka meminta APH bertindak tegas untuk menyelamatkan hak-hak petani yang dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Petani sudah cukup menderita dengan harga pupuk yang terus melonjak. Kalau anggaran besar seperti ini saja tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, lalu untuk apa Dana Desa itu ada?”.Pungkas Ilham.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pengelola Dana Desa lainnya agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran. Sebab, jika persoalan seperti ini terus dibiarkan, nasib petani semakin terpuruk dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin luntur.
(Team)
Discussion about this post