SIMALUNGUN (DATASATU.ID)-Pangulu Nagori Pinang Ratus menjadi sorotan setelah diduga menyelewengkan dana desa yang diperuntukkan bagi program Ketapang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ketika dikonfirmasi terkait pengelolaan anggaran tersebut, Pangulu Pinang Ratus memilih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi, meski pesan konfirmasi melalui WhatsApp telah diterima.
Informasi dari lapangan menyebutkan, Nagori Pinang Ratus yang berada di kawasan Kecamatan Jorlang Hataran dikelilingi oleh Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai alokasi anggaran sebesar Rp 117.300.000 untuk 153 unit Ketapang yang seharusnya bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Ketidakjelasan ini memicu dugaan bahwa dana tersebut telah disalahgunakan oleh Pangulu.
Tidak hanya itu, program BLT senilai Rp 84 juta yang diperuntukkan bagi 40 penerima manfaat juga dilaporkan tidak disalurkan secara utuh. Menurut keterangan warga, bantuan tersebut dibagi dua oleh Pangulu.Sehingga hak masyarakat tidak terpenuhi sesuai aturan. Praktik ini jika terbukti benar, merupakan pelanggaran serius terhadap tata kelola dana desa yang diamanahkan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat kecil.
Ketua DPD Sumut LSM Geram Banten Indonesia, ILham Syaputra turut angkat bicara terkait dugaan penyimpangan ini.
“Nagori Pinang Ratus dikelilingi HGU perkebunan. Jadi, alokasi anggaran Ketapang untuk wilayah ini jelas tidak relevan. Apalagi, pembagian BLT tidak boleh dibagi dua dengan alasan apapun.
Kami mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Simalungun segera memeriksa laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa di Nagori Pinang Ratus,”.Tegas Ilham.
Pihak berwenang diharapkan segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan ini secara transparan dan tuntas. Dana desa adalah amanah yang harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ajang praktik penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
Warga dan berbagai elemen masyarakat kini menanti tindakan tegas dari aparat hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan hak masyarakat terpenuhi.
Discussion about this post